:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4339596/original/005737000_1677496056-IMG_9961.jpg)
Liputan6.com, Jakarta – Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung disumbang sebagian besarnya dari sektor pertambangan, khususnya timah. Namun, ternyata didapat masih banyak praktik penambangan ilegal di wilayah tersebut.
Pengamat Pertambangan dan Energi, Ferdi Hasiman mencatat, aktivitas tambang timah ilegal sudah menahun terjadi, baik di darat, pesisir pantai, daerah aliran sungai bahkan merambah ke hutan lindung. Atas praktik ilegal itu, negara juga kehilangan potensi pendapatan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), royalti, hingga pajak penghasilan dari aktivitas pertambangan yang tidak tercatat ini.
“Jangan hanya untuk kebutuhan ekonomi sesaat tapi justru mengorbankan kepentingan publik. Sumber daya alam memang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi ini bukan berarti dilakukan serampangan. Maka Pemerintah harus tegas dan ditertibkan, jangan sampai mewariskan kebiasaan yang tidak baik seperti pertambangan ilegal,” kata Ferdi dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Sabtu (19/4/2025).
Dia mengatakan, maraknya penambangan ilegal akan mengganggu upaya hilirisasi di sektor ini. Padahal, pemerintah sedang menaruh perhatian pada industrialisasi sektor pertambangan.
“Penambang ilegal ini membukan rantai bagi mafia untuk melakukan praktik curang, karena kita enggak tahu hasil tambang dijual kemana dan lagi-lagi negara dirugikan,” ucapnya.
Ferdi menyampaikan, pemerintah dan aparat penegak hukum harus ambil bagian dalam mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan penambangan ilegal. Dia bilang, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan ke perusahaan jadi cara penambangan dilakukan berkelanjutan.
“Penambang ilegal ini sangat merugikan negara dari sisi keuangan negara, kenyamanan sosial terganggu, lalu menimbulkan kejahatan yang luar bisa siapa mafia dibalik itu. Sehingga ini harus ditertibkan, jangan memelihara tambang ilegal dengan dalih kebutuhan masyarakat,” katanya.
Masyarakat Bisa Jadi Mitra
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4339598/original/000731400_1677496160-IMG_9970.jpg)
… Selengkapnya
Di sisi lain, Ferdi menyampaikan ada cara lain agar tidak ada oknum masyarakat yang menjadi penambang ilegal. Misalnya dengan siste kemitraan antara masyarakat dan pemilik IUP.
“Pola kemitraan penambangan rakyat itu bagus, karena ada orang profesional yang membina mereka, sehingga penerimaan negara juga jelas, penerimaan daerah juga jelas, penambangan akan lebih tertib, eskosistem alam akan terjaga karena dibina oleh perusahaan profesional atau pemerintah,” ujarnya.
Dia menegaskan perbaikan tata kelola timah harus dilakukan semua pihak. Sehingga Indonesia tidak kehilangan sumber daya alam berharganya. Menurutnya, memperbaiki tata kelola timah itu sangat mudah asalkan semua pihak berkomitmen untuk menjaga alam, tambang, dan menjaga kesehjahteraan masyarakat.
“Jangan sampai yang terjadi di tambang ilegal berdampak pada perusahaan tambang yang justru nanti bisa menghambat investasi dan industrialisasi,” pungkasnya.
Prabowo Tak Segan Tindak Penambang Ilegal
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4339595/original/058885100_1677496003-IMG_9973.jpg)
… Selengkapnya
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan penindakan tegas terhadap para pelaku tambang ilegal hingga penyelundupan emas yang masih kerap terjadi di negeri ini.Hal itu disampaikannya saat meresmikan pabrik pemurnian emas PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur.
“Masih terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan, ada illegal mining di mana-mana, ada penyelundupan emas ke luar negeri tanpa melalui proses yang benar. Ini merugikan negara, bangsa, dan rakyat. Dan ini akan kita tindak, akan kita telusuri,” tutur Prabowo di Gresik, Jawa Timur, Senin (17/3/2025).
Dia mengajak semua pihak bersyukur lantaran Indonesia memiliki kekayaan alam yang banyak, bahkan untuk cadangan emas saja menjadi nomor enam di dunia.
“Kita harus terus-menerus memberantas segala penyimpangan, penyelundupan, penyelundupan ke luar Indonesia, merugikan penerimaan kita. Penyelundupan barang luar ke Indonesia juga mengancam industri kita, mengancam pekerjaan ratusan ribu rakyat kita,” jelas Prabowo.
“Sebenarnya kita tentunya berterima kasih kepada semua pihak, juga terima kasih kepada Freeport. Freeport yang sudah lama di Indonesia, sudah dari sejak kalau tidak salah 68 ya, 67. 67 sampai sekarang berapa tahun tuh, hampir 60 tahun ya, 58 tahun,” sambungnya